Tahun 2026 menjadi tahun yang monumental bagi sektor perumahan di Indonesia. Dengan kuota rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen, serta berbagai terobosan pembiayaan, pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan akses hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai grup perusahaan pengembang properti yang terintegrasi, ZIMLAND PROPERTY menyambut baik kebijakan-kebijakan strategis ini dan siap menjadi bagian dari solusi perumahan nasional.

Pendahuluan: Tahun 2026, Tahun Akselerasi Perumahan Rakyat

Program perumahan rakyat telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai kebijakan strategis diluncurkan untuk mendorong akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2026 menjadi tahun uji coba bagi sejumlah terobosan yang ditargetkan mampu menjawab kebutuhan hunian yang terus meningkat [citation:11].

Sebagai pelaku industri properti, ZIMLAND PROPERTY melihat tahun ini sebagai momen penting untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Dengan dukungan kebijakan yang kondusif, kami optimistis sektor properti dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kuota FLPP 2026: Tertinggi Sepanjang Sejarah

Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menetapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 350.000 unit pada tahun 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah program FLPP yang telah berjalan sejak 2010 [citation:5][citation:11].

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari komitmen pemerintah untuk terus mendorong akses kepemilikan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat. "Kuota rumah subsidi-nya terbesar sepanjang sejarah. Biasanya paling besar 228 ribu, tahun lalu 350 ribu, tahun ini juga di APBN sudah 350 ribu," ujarnya [citation:11].

Meskipun target tinggi, realisasi FLPP hingga pertengahan 2026 masih menghadapi tantangan. Hingga 16 Juli 2026, realisasi KPR subsidi baru mencapai 102.900 unit, sementara pemerintah menargetkan penyaluran tahun ini mampu melampaui capaian 2025 yang mencapai lebih dari 278.000 unit [citation:5].

Menyikapi kondisi ini, Maruarar menekankan perlunya percepatan penyaluran. "Ini bukan waktunya kita santai-santai. Ini waktunya bekerja keras, membuat terobosan sesuai tata kelola," tegasnya saat meresmikan kantor baru BP Tapera di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat [citation:5].

PPN DTP 100%: Insentif yang Menjadi Harapan

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025 kembali melanjutkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun anggaran 2026 [citation:12][citation:15].

Insentif ini berlaku untuk pembelian rumah tapak dengan harga jual hingga Rp2 miliar dan satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. Kebijakan ini berlaku untuk periode Januari hingga 31 Desember 2026 [citation:3][citation:6].

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan (multiplier effect) yang tinggi. "PPN DTP diberikan sebesar 100 persen dari PPN terutang bagian dari harga jual sampai dengan Rp2 miliar untuk rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar," demikian bunyi beleid tersebut [citation:15].

Berdasarkan data Rumah123, insentif PPN DTP telah terbukti menjadi katalis positif bagi sektor properti. Sepanjang tahun 2025, total permintaan (enquiries) properti baru mencapai 16,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan minat tersebut mulai terlihat signifikan sejak pertengahan tahun [citation:6].

Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), Hermawan Wijaya, mengakui bahwa sebagian besar pembeli residensial mereka menggunakan insentif PPN DTP. "Kontribusinya sangat signifikan sekitar 80%-90% dari penjualan (gunakan PPN DTP)," sebutnya [citation:6].

Terobosan Pembiayaan: Tenor 40 Tahun dan Jangkauan Sektor Informal

Untuk menjaga keterjangkauan cicilan, BP Tapera tengah mematangkan skema pembiayaan dengan tenor panjang hingga 40 tahun. Langkah ini diambil agar beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah tetap masuk dalam batas aman [citation:14].

Selain itu, pembiayaan perumahan saat ini didorong untuk lebih inklusif. Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi kini tidak lagi terbatas pada pekerja formal (fixed income), tetapi mulai menjangkau sektor informal seperti pekerja rumah tangga [citation:14].

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa strategi capaian 350.000 unit dari BP Tapera di antaranya adalah penguatan target market segmentasi, penguatan promosi, penguatan sinergi dan kolaborasi, penguatan digital marketing, serta implementasi kebijakan maksimal tenor pembiayaan FLPP 40 tahun [citation:2].

Penguatan Profesionalisme: Sertifikasi Broker Properti

Pemerintah mulai memperketat aturan di sektor jasa properti melalui kewajiban sertifikasi bagi agen dan broker properti yang mulai berlaku pada Oktober 2026. Aturan tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme agen properti sekaligus mencegah praktik penipuan di sektor properti [citation:9].

Ketua DPD AREBI Provinsi Banten, Vemby, menjelaskan bahwa setiap agen nantinya wajib memiliki sertifikasi profesi secara perorangan. "Di Oktober tahun ini itu begitu di-enforce, setiap marketing harus punya sertifikasinya sendiri," ujarnya [citation:9].

Sertifikasi tersebut berada di bawah LSP BPI atau Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia. Sistem ini disebut mirip dengan sertifikasi profesi di industri asuransi [citation:9].

Menurut Vemby, pemerintah kini mulai merapikan seluruh rantai transaksi properti, mulai dari agen, developer hingga notaris. Langkah itu dilakukan karena nilai transaksi properti terus meningkat dari tahun ke tahun. "Nilai properti sekarang makin besar. Pemerintah mau mencegah jangan sampai ada kecurangan atau uang dibawa kabur," tegasnya [citation:9].

Komitmen ZIMLAND PROPERTY

Sebagai grup perusahaan pengembang properti yang terintegrasi, ZIMLAND PROPERTY berkomitmen untuk mendukung penuh program perumahan nasional. Kami percaya bahwa akses terhadap hunian layak adalah hak fundamental setiap warga negara dan merupakan fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kami akan terus menghadirkan hunian berkualitas yang dirancang untuk memberikan kenyamanan sekaligus nilai investasi jangka panjang, dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat. Melalui sinergi dengan program FLPP dan pemanfaatan insentif PPN DTP, kami berupaya menjembatani kebutuhan masyarakat akan rumah layak dengan standar kualitas terbaik.

ZIMLAND PROPERTY juga menyambut baik kebijakan sertifikasi broker properti sebagai langkah positif untuk meningkatkan profesionalisme industri dan melindungi konsumen. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Kesimpulan

Tahun 2026 menjadi momen akselerasi yang menentukan bagi sektor perumahan di Indonesia. Dengan kuota FLPP terbesar sepanjang sejarah, insentif PPN DTP 100 persen, terobosan pembiayaan tenor panjang, dan penguatan profesionalisme industri, pemerintah telah menyiapkan fondasi yang kokoh untuk mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

ZIMLAND PROPERTY optimistis bahwa dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, target Program 3 Juta Rumah dapat tercapai. Mari kita bangun masa depan Indonesia melalui hunian yang berkualitas dan terjangkau.