Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mewujudkan akses hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui Program 3 Juta Rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita, serta terobosan bedah rumah rakyat dengan target 400.000 unit pada 2026, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik tetapi juga membangun masa depan bangsa. Sebagai grup perusahaan pengembang properti yang terintegrasi, ZIMLAND PROPERTY menyambut baik langkah-langkah strategis ini dan siap menjadi mitra aktif dalam mewujudkan program perumahan nasional.

Pendahuluan: Visi Besar untuk Hunian Rakyat

Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sekaligus mempercepat renovasi 26,9 juta rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai daerah [citation:2]. Program ini adalah implementasi nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka [citation:2].

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengerahkan berbagai instrumen pembiayaan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga partisipasi masyarakat [citation:2]. Pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci keberhasilan program yang berskala nasional.

Lonjakan Target Bedah Rumah: 400.000 Unit pada 2026

Salah satu terobosan paling monumental dalam kebijakan perumahan tahun 2026 adalah peningkatan drastis program bedah rumah rakyat. Pemerintah menargetkan renovasi mencapai 400.000 unit pada tahun ini [citation:4][citation:10]. Angka ini merupakan lompatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 45.000 unit [citation:4][citation:12].

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa peningkatan jumlah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat [citation:10]. "Tahun lalu itu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah," ujar Ara usai rapat terbatas bersama Presiden [citation:4].

Selain peningkatan jumlah, cakupan program bedah rumah tahun 2026 juga diperluas secara nasional. Seluruh kabupaten dan kota di Indonesia ditargetkan memperoleh program ini tanpa pengecualian [citation:4]. Ini menjadi kabar baik bagi 220 kabupaten/kota yang sebelumnya tidak menerima program serupa [citation:4][citation:7].

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mendorong percepatan realisasi program bedah rumah ini. Menurutnya, program bedah rumah adalah program kerakyatan yang menunjukkan perhatian Presiden Prabowo terhadap masyarakat kecil [citation:7].

Iwan Aras juga menekankan bahwa target renovasi 400.000 unit rumah pada 2026 menunjukkan bahwa arah kebijakan perumahan nasional memberi perhatian lebih besar pada kualitas hunian yang sudah ditempati masyarakat [citation:7]. "Maka yang paling penting adalah bukan hanya sekadar targetnya terpenuhi, tapi bagaimana program bedah rumah ini dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat, khususnya yang saat ini tempat tinggalnya belum layak," ujarnya [citation:7].

Pembagian Tiga Pilar Program 3 Juta Rumah

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa program 3 juta rumah dijalankan melalui tiga fokus utama, yaitu pembangunan dan renovasi rumah di desa, penataan kawasan pesisir, serta pembangunan hunian vertikal di perkotaan [citation:12].

• ▸ 1 Juta Rumah di Desa — melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan anggaran lebih dari Rp8 triliun [citation:12].
• ▸ 1 Juta Rumah di Pesisir — penataan kawasan dan perbaikan rumah nelayan melalui koordinasi lintas kementerian [citation:12].
• ▸ 1 Juta Rumah di Perkotaan — pembangunan hunian vertikal (rusun) untuk mengantisipasi laju urbanisasi [citation:12].

Optimalisasi Lahan Negara untuk Hunian Vertikal

Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar pemanfaatan lahan negara, terutama yang berada di kawasan strategis perkotaan, dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun [citation:10]. Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sektor perkeretaapian, turut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat [citation:10].

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan lahan sekaligus menekan angka backlog perumahan melalui optimalisasi rumah susun (rusun) subsidi [citation:6]. "Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi," ujarnya [citation:10].

Pemerintah telah mulai mengidentifikasi sejumlah lokasi potensial. Di kawasan Senen, Jakarta, pembangunan sekitar 300 unit rumah telah dimulai dan ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026 [citation:10]. Selain itu, KAI juga menyiapkan 500 unit rumah berikutnya di kawasan yang sama [citation:10]. Rencana serupa juga sedang dipersiapkan untuk Kota Bandung [citation:4][citation:10].

Keputusan Menteri PKP No.23/KPTS/M/2026 turut mengatur standar luas lantai rusun subsidi bagi masyarakat, yaitu minimal 21 m² dan maksimal 45 m² [citation:6]. Harga jualnya bervariasi tergantung zonasi, dengan plafon tertinggi Rp14,5 juta per meter persegi di Jakarta Pusat [citation:6]. Pemerintah juga menjanjikan subsidi selisih bunga, sehingga masyarakat hanya dibebankan bunga kredit sebesar 6% dengan tenor hingga 30 tahun [citation:6].

Dukungan OJK dan Kemudahan Akses Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen OJK dalam mempercepat akses pembiayaan perumahan, terutama bagi MBR [citation:8].

Beberapa kebijakan strategis yang disiapkan OJK antara lain:

• ▸ Pelonggaran SLIK — catatan kredit hanya mencakup nominal di atas Rp1 juta, sehingga masyarakat dengan tunggakan kecil tetap dapat mengajukan kredit rumah subsidi [citation:8].
• ▸ Percepatan Update Data — pembaruan data pelunasan kredit dalam SLIK menjadi maksimal H+3 setelah pembayaran [citation:8].
• ▸ Akses Data SLIK — diberikan kepada BP Tapera untuk mempercepat verifikasi dan penyaluran pembiayaan rumah subsidi [citation:8].
• ▸ Satgas Percepatan — dibentuk bersama Kementerian PKP, BP Tapera, dan asosiasi pengembang [citation:8].

Pemerintah juga mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi sebesar 5% flat hingga akhir masa angsuran, serta menghadirkan skema baru dengan tenor KPR hingga 40 tahun agar cicilan rumah semakin terjangkau bagi masyarakat [citation:12].

Dampak Ekonomi dan Sosial Program Perumahan

Program bedah rumah dan pembangunan hunian baru tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memiliki multiplier effect yang luas bagi perekonomian. Iwan Aras menjelaskan bahwa program ini dapat menggerakkan roda perekonomian daerah [citation:7].

"Sudah pasti program ini dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. Karena pemenuhan bahan material diambil dari toko atau usaha lokal, dan tukang bangunan juga dari warga setempat. Ini sekaligus menyerap tenaga kerja di seluruh wilayah Tanah Air," ujarnya [citation:7].

Lebih jauh, renovasi rumah rakyat memiliki dampak sosial yang signifikan. Rumah yang lebih layak berarti pengeluaran kesehatan dapat ditekan, risiko kerusakan saat musim hujan dapat berkurang, dan ruang hidup anak menjadi lebih aman untuk tumbuh [citation:7]. Program ini juga berkontribusi pada upaya penurunan angka stunting melalui peningkatan kualitas hidup keluarga [citation:7].

Komitmen ZIMLAND PROPERTY

Sebagai grup perusahaan pengembang properti yang terintegrasi, ZIMLAND PROPERTY berkomitmen untuk mendukung penuh program perumahan nasional. Kami percaya bahwa akses terhadap hunian layak adalah hak fundamental setiap warga negara dan merupakan fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kami melihat Program 3 Juta Rumah dan target bedah 400.000 unit sebagai momentum bersejarah bagi Indonesia untuk mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. ZIMLAND PROPERTY siap berkontribusi melalui pengembangan hunian berkualitas yang terjangkau, serta berkolaborasi dengan pemerintah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita besar ini.

Kami juga menyambut baik kebijakan pemanfaatan lahan negara untuk hunian vertikal, yang sejalan dengan visi kami untuk menghadirkan solusi hunian inovatif di kawasan perkotaan. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, kami optimistis program perumahan nasional dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Tahun 2026 menjadi tahun yang monumental bagi sektor perumahan di Indonesia. Dengan target bedah rumah 400.000 unit, Program 3 Juta Rumah yang terbagi dalam tiga pilar, optimalisasi lahan negara untuk hunian vertikal, serta dukungan penuh dari OJK dan kemudahan akses pembiayaan, pemerintah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

ZIMLAND PROPERTY menyambut baik langkah-langkah strategis ini dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung percepatan program perumahan nasional. Mari kita bangun masa depan Indonesia melalui hunian yang layak, aman, dan bermartabat bagi setiap warga negara.